TERNATE — Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, memperkuat sinergi untuk mengembangkan Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi. Pengembangan kedua pelabuhan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan membuka akses transportasi bagi wilayah yang masih terisolasi.
Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi di Hotel Gwen Ternate, Kamis (8/10/2026).
Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, mengatakan penyusunan dokumen RIP, DLKr, dan DLKp merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2026.
Menurut dia, dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga panjang.
“Penyusunan dokumen RIP Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi, termasuk DLKr dan DLKp, diharapkan menjadi acuan bersama dalam peningkatan kapasitas layanan pelabuhan,” ujar Rosihan.
Bupati Halmahera Barat James Uang mengatakan pembangunan pelabuhan memiliki peran penting bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut dia, pelabuhan menjadi jalur utama keluar-masuk orang dan barang sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.
James meminta pengembangan Pelabuhan Jailolo dilakukan secara komprehensif. Salah satu yang didorong adalah peningkatan kapasitas pelabuhan agar dapat disinggahi kapal penumpang berukuran lebih besar, seperti KM Dorolonda dan KM Ngapulu.
Selain itu, Pemkab Halbar mengusulkan penyediaan fasilitas penyeberangan dan areal parkir yang memadai di kawasan Pelabuhan Jailolo.
Untuk Pelabuhan Kedi, pemerintah daerah meminta penguatan dermaga agar dapat mendukung pelayanan kapal tol laut. Layanan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus membantu stabilitas harga kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Pemkab Halbar juga mengusulkan rehabilitasi Pelabuhan Bataka yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain itu, penataan kembali Pelabuhan Dodinga yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan juga menjadi perhatian untuk mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah Jailolo Selatan.
Pemerintah daerah turut meminta penyediaan layanan kapal perintis di Barataku untuk mendukung mobilitas masyarakat di Kecamatan Loloda Tengah.
James mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi sebuah keharusan,” kata James.
FGD tersebut dihadiri Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim, Kepala Dinas Perhubungan Halbar Fabianus Atajalim, jajaran UPP Kelas III Jailolo, tim PT Rayasurverindo Tirtasarana selaku pelaksana studi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Komentar