tingginya harga rica menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.

GACOO.ID— Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan para pedagang untuk menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Langkah ini menyusul inflasi tahunan Maluku Utara yang mencapai 5,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 144,69.

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan pengendalian harga komoditas bawang, rica (cabai), dan tomat atau barito membutuhkan kerja sama seluruh pihak dalam rantai pasok, mulai dari pemasok hingga pedagang eceran.

Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri Forum Pedagang Peduli Inflasi Maluku Utara di Aula Maitar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (29/10/2026).

Menurut Sarbin, tingginya harga rica menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga di pasar.

Ia mengapresiasi upaya Bank Indonesia, Dinas Pertanian, dan Dinas Pangan, termasuk inisiatif Dinas Pertanian Halmahera Utara yang mendatangkan pasokan rica dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Malang, Jawa Timur.

Sarbin menegaskan, intervensi pemerintah melalui operasi pasar bukan untuk mengambil alih peran pedagang, melainkan memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Kami menyambut baik langkah-langkah ini. Kami berharap asosiasi pedagang barito tidak merasa dilangkahi oleh pemerintah. Ini murni bentuk kehadiran pemerintah untuk menekan tingginya inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun melalui operasi pasar,” ujar Sarbin.

Di hadapan distributor dan pedagang, Sarbin meminta agar komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia, pemasok, dan pedagang dibangun secara terbuka. Ia menilai pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan komitmen seluruh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, tetap menghormati hak pedagang untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Namun, kegiatan perdagangan harus disertai tanggung jawab sosial dan tidak merugikan konsumen.

“Keuntungan yang wajar perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Kita harus membangun praktik perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan, tanpa penimbunan, tanpa spekulasi yang merugikan masyarakat, serta tanpa tindakan yang memperburuk kelangkaan barang kebutuhan pokok,” katanya.

Pemprov Maluku Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga terkendali.

Forum tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Maluku Utara, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, jajaran dinas perdagangan dan pangan kabupaten/kota, serta pengusaha, pemasok, dan perwakilan pedagang barito.

Pemerintah berharap forum ini menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi tekanan harga pangan, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan masyarakat berpotensi meningkat.