Melanjutkan pembangunan dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama.
GACOO.ID – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terus memperkuat pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,77 persen pada September 2026.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Menurut Ikram, peningkatan kualitas jalan dan jembatan diarahkan untuk menghubungkan desa dan kecamatan, mulai dari Weda Selatan hingga Patani Timur dan Pulau Gebe. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di sekitar pusat pemerintahan.
Berdasarkan data 2025–2026, panjang jaringan jalan daerah di Halmahera Tengah mencapai 802,375 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 509,33 kilometer berada dalam kondisi baik atau telah beraspal hotmix. Sementara itu, sepanjang 293,04 kilometer lainnya masih memerlukan penanganan dan peningkatan kualitas.
Untuk memperluas konektivitas antarwilayah, pemerintah daerah juga membuka ruas jalan baru pada koridor Kulo–Ekor yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur.
Selain jalan dan jembatan, penyediaan air bersih menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkolaborasi dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membangun dua instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP).
WTP Weda memiliki kapasitas pengolahan 15.000 meter kubik per hari, sedangkan WTP Lelilef berkapasitas 7.000 meter kubik per hari.
Ikram menegaskan, pembangunan instalasi pengolahan air tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik. Pengelolaan operasional dan sistem distribusi harus dipastikan berjalan optimal agar kapasitas produksi air bersih dapat diterjemahkan menjadi layanan yang benar-benar dinikmati masyarakat.
Di sektor kesejahteraan, Halmahera Tengah mencatat tren penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, persentase penduduk miskin turun dari 12 persen pada 2022 menjadi 11,44 persen pada 2023, kemudian 10,71 persen pada 2024 dan 9,16 persen pada 2025.
Angka tersebut kembali menurun menjadi 8,77 persen berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2026. Dengan demikian, tingkat kemiskinan berkurang 3,23 poin persentase dibandingkan 2022.
Perbaikan juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2026, IPM Halmahera Tengah mencapai 72,41, meningkat dari 71,57 pada 2025.
Peningkatan IPM tersebut ditopang oleh perbaikan sejumlah indikator. Usia harapan hidup naik dari 70,90 tahun menjadi 71,13 tahun. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,21 tahun menjadi 9,45 tahun, sedangkan harapan lama sekolah naik dari 13,69 tahun menjadi 13,72 tahun.
Ikram mengatakan, penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM merupakan capaian pembangunan yang harus dipertahankan melalui kebijakan yang tepat sasaran, terarah, dan terukur.
Ia menekankan, pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jarak geografis, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk kehilangan akses terhadap pelayanan dasar.
Karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, kepulauan, pedalaman, maupun sekitar kawasan industri harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses infrastruktur dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan akan melanjutkan pembangunan dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama. Tantangannya bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun infrastruktur, melainkan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
Komentar