Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah perlu memastikan setiap layanan memiliki standar dan prosedur yang jelas.

GACOO.ID — Wali Kota Ternate, Maluku Utara, H. M. Tauhid Soleman, meminta aparatur kecamatan dan kelurahan meningkatkan kinerja melalui penerapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia juga menekankan pentingnya peran camat dan lurah dalam menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing.

Penegasan itu disampaikan Tauhid saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Ternate di Hotel Jati, Ternate, Selasa (27/10/2026).

Tauhid mengatakan, kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab aparatur di kedua tingkatan tersebut.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah perlu memastikan setiap layanan memiliki standar dan prosedur yang jelas.

“Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP sangat penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya apabila ada, serta mekanisme pengaduan,” kata Tauhid.

Ia menjelaskan, SOP menjadi pedoman bagi aparatur agar setiap pekerjaan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai ketentuan. Penerapan standar yang jelas juga diperlukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi, mencegah tumpang tindih tugas, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Tauhid mengingatkan camat dan lurah agar tidak menjadikan penyusunan standar pelayanan dan SOP sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, mudah dipahami, serta diterapkan secara konsisten dalam pelayanan sehari-hari.

Ia juga meminta evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan mengidentifikasi kendala, menampung masukan masyarakat, dan memperbaiki prosedur yang tidak efektif. Menurutnya, aparatur harus mengubah orientasi kerja dari sekadar menuntaskan urusan administrasi menjadi pelayanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Camat dan Lurah Diminta Proaktif Tangani Sampah

Selain pelayanan administrasi, Tauhid menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Ternate.

Ia meminta camat dan lurah lebih proaktif memantau kondisi kebersihan lingkungan, mengidentifikasi titik penumpukan sampah, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Menurut Tauhid, penanganan sampah tidak cukup dilakukan melalui imbauan. Diperlukan koordinasi yang jelas, pengawasan rutin, edukasi, dan keterlibatan masyarakat agar persoalan tersebut dapat ditangani secara berkelanjutan.

Ia juga meminta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut persoalan persampahan diatur secara jelas dalam SOP kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani secara terukur dan tidak berhenti pada laporan administratif.

Tauhid berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan seluruh kecamatan dan kelurahan. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah harus tercermin dari kualitas pelayanan dan kemampuan aparatur menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Rapat koordinasi ini hendaknya tidak sekadar menjadi forum diskusi atau pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan oleh setiap kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ternate berharap penguatan standar pelayanan, penerapan SOP, dan peningkatan koordinasi penanganan sampah dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.