TANGERANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan sekitar 11.000 desa yang belum menikmati akses listrik di Indonesia dapat teraliri listrik secara bertahap hingga 2029–2030. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun per tahun.

Bahlil mengatakan, pemerataan akses listrik masih menjadi tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, masyarakat di pedalaman dan pulau-pulau terpencil berhak memperoleh layanan listrik yang setara dengan penduduk di perkotaan.

“Di negara kita masih ada 11.000 desa yang belum ada listrik. Bayangkan, bangsa yang sudah hampir 80 tahun merdeka, listriknya masih ada 11.000 desa yang belum ada. Dan paling banyak itu daerah 3T,” kata Bahlil dalam Simposium Energi Nasional Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Kamis (15/10/2026).

Dalam simposium bertema “Ketahanan Energi Nasional Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan” tersebut, Bahlil menegaskan bahwa seluruh desa yang belum teraliri listrik harus masuk dalam peta jalan elektrifikasi nasional dengan target penyelesaian hingga 2029–2030.

Ia meminta jajaran direktorat jenderal terkait di Kementerian ESDM menyusun peta jalan yang terukur agar pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

“Untuk semua desa harus listrik masuk. Harus masuk pada tahun 2029–2030,” ujarnya.

Bahlil juga menyebut program elektrifikasi yang mencakup sekitar 1.413 desa serta target sekitar 4.200 desa pada 2026. Namun, rincian mengenai status dan tahapan pelaksanaan program tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam pemaparannya.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan, menurut dia, perlu disesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah. Desa yang dekat dengan jaringan listrik dapat dijangkau melalui perluasan jaringan, sedangkan wilayah kepulauan dan daerah terpencil membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Anggaran Rp15 Triliun per Tahun

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun setiap tahun.

“Setiap tahun kurang lebih sekitar Rp10 triliun sampai Rp15 triliun untuk anak-anak di pedalaman, anak-anak di desa-desa, di pulau-pulau terpencil. Mereka harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan listrik dari negara ini,” kata Bahlil.

Ia menilai, pemerataan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan akses informasi.

Dengan tersedianya listrik, anak-anak di wilayah terpencil dapat belajar dengan penerangan yang memadai. Masyarakat juga berpeluang memanfaatkan teknologi digital dan mengakses internet untuk memperoleh informasi serta memperluas pengetahuan.

“Dengan listrik itu mereka bisa sekolah, mereka bisa mempunyai komunikasi dengan dunia internasional karena akses internet. Kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dengan saudara-saudara mereka di pusat-pusat kota, termasuk di Jakarta,” tuturnya.

Meski demikian, pemanfaatan listrik untuk mendukung akses informasi dan pendidikan juga membutuhkan infrastruktur pendukung, seperti jaringan telekomunikasi, perangkat digital, dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan dan pengoperasian fasilitas kelistrikan berjalan berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak hanya memperoleh akses listrik, tetapi juga merasakan manfaatnya bagi kegiatan pendidikan dan perekonomian.

Pemerataan elektrifikasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses terhadap layanan dasar sekaligus memastikan pembangunan sektor energi menjangkau masyarakat hingga ke desa dan pulau-pulau terpencil.

(red/beritasatu)