TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan efisiensi besar-besaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 akibat berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan tingginya beban belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (22/9/2026).
Dalam pengajuan Ranperda APBD Perubahan 2026, total belanja daerah diproyeksikan turun sebesar Rp 104,548 miliar, dari semula Rp 969,126 miliar menjadi Rp 864,578 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja operasi yang berkurang Rp 87,127 miliar dan belanja modal yang turun Rp 41,114 miliar.
Di sisi pendapatan daerah, terjadi kenaikan sebesar Rp44,427 miliar, dari Rp796,196 miliar menjadi Rp840,623 miliar. Kenaikan ini ditopang oleh kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 sebesar Rp41,307 miliar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,5 miliar, dan pendapatan sah lainnya Rp620,1 juta. Namun, kenaikan pendapatan tersebut belum mampu menutupi beban pemangkasan pada belanja daerah.
Wali Kota Muhammad Sinen menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Untuk menyiasatinya, Pemkot Tikep menyiapkan tiga langkah strategis: optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi, efisiensi anggaran belanja nondiprioritaskan, serta penguatan pengajuan program langsung ke kementerian pusat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memegang teguh prinsip “Toma Loa Se Banari” untuk menjaga pengawasan anggaran.
Di tengah pengetatan anggaran, Kota Tidore Kepulauan berhasil meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 (17/9/2026). Penghargaan Terbaik II diraih untuk kategori Akses Pelayanan Pendidikan dan Pengelolaan Lingkungan dan Sampah, yang berbuah insentif fiskal total sebesar Rp 3 miliar.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, menyatakan pihak legislatif telah menyepakati Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 bersama pemerintah daerah. Rapat paripurna tersebut dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD beserta jajaran Forkopimda, dan diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Perubahan 2026 secara resmi dari Wali Kota kepada Ketua DPRD.
Komentar