“Jabatan itu bisa hilang kalau dalam pengabdian kehidupan itu tidak ada,”

GACOO.ID– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegur sejumlah direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten dan kota yang tidak menghadiri peluncuran layanan telestroke di Bella Hotel Ternate, Jumat (30/10/2026). Ketidakhadiran para pimpinan rumah sakit itu dinilai mencerminkan lemahnya komitmen terhadap penguatan pelayanan kesehatan, khususnya penanganan pasien stroke.

Teguran tersebut disampaikan Sherly dalam kegiatan Workshop Code Stroke dan Trombolisis, penandatanganan perjanjian kerja sama, sekaligus peluncuran Layanan Telestroke Provinsi Maluku Utara.

Sherly menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen gubernur dan pemerintah provinsi. Dukungan kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, serta tenaga medis menjadi faktor penentu agar program tersebut dapat berjalan efektif.

“Komitmen gubernurnya juga tidak cukup. Komitmen saya tidak ada gunanya kalau tidak didukung oleh Kadis Kesehatan, para direktur RSUD kabupaten dan kota, serta dokter-dokter yang direkrut,” kata Sherly.

Ia bahkan menilai ketidakhadiran direktur rumah sakit dalam agenda strategis tersebut sebagai persoalan serius. Menurut dia, kehadiran pimpinan institusi kesehatan bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan dan program pelayanan publik.

“Hal sederhana, tetapi ketidakhadiran direktur RSUD saja itu sudah bagian dari tidak ada komitmen. Sampaikan teguran saya kepada para direktur rumah sakit yang tidak hadir, bahwa Ibu Gubernur mengharapkan komitmennya,” ujarnya.

Sherly juga mengingatkan bahwa jabatan struktural di lingkungan pemerintahan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

“Jabatan itu bisa hilang kalau dalam pengabdian kehidupan itu tidak ada,” katanya.

Selain menyoroti absensi pimpinan rumah sakit, Sherly meminta pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial ataupun sekadar perjalanan dinas. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan untuk mempercepat penanganan pasien stroke, terutama pada masa emas atau golden period, ketika intervensi medis sangat menentukan peluang kesembuhan dan mencegah kecacatan.

Menurut Sherly, tantangan penanganan stroke di Maluku Utara tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah kepulauan. Jarak antarpulau, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta proses rujukan berpotensi memperlambat pasien memperoleh penanganan medis yang dibutuhkan.

Karena itu, ia meminta setiap pimpinan rumah sakit memetakan jalur rujukan pasien, mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan, dan memastikan ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam penanganan stroke.

Peluncuran layanan telestroke diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperpendek hambatan layanan tersebut melalui konsultasi medis jarak jauh dan koordinasi antarfasilitas kesehatan. Dengan dukungan sistem rujukan yang terintegrasi, pasien di daerah yang memiliki keterbatasan tenaga ahli diharapkan dapat memperoleh penilaian dan penanganan lebih cepat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penguatan layanan tersebut dapat menekan risiko kematian dan kecacatan akibat stroke.

Namun, Sherly menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh peluncuran teknologi dan penandatanganan kerja sama. Komitmen pimpinan rumah sakit, kesiapan fasilitas, serta kemampuan tenaga medis menerapkan standar penanganan stroke akan menjadi penentu apakah layanan telestroke benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.