HALMAHERA BARAT – Belum genap sepekan setelah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mulai memproses pengadaan pakaian sipil harian (PSH) untuk 25 anggota DPRD.
Pengadaan pakaian baru bagi para wakil rakyat itu tercatat dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
Berdasarkan informasi pada laman LPSE, Sekretariat DPRD Halbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp174.825.000 untuk pengadaan PSH anggota DPRD. Nilai tersebut kemudian dibulatkan menjadi sekitar Rp175 juta.
Pengadaan itu mulai diproses tidak lama setelah DPRD Halbar bersama pemerintah daerah mengesahkan APBD Perubahan 2026 pada Jumat (25/9/2026).
Dengan demikian, setiap anggota DPRD secara rata-rata mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp6,99 juta untuk pengadaan pakaian tersebut. Namun, nilai tersebut merupakan pagu pengadaan dan bukan berarti menjadi harga pakaian per anggota.
Dalam laman LPSE, proses pengadaan saat ini telah memasuki tahap evaluasi penawaran. Tercatat satu penyedia, yakni CV Suriyati Indah, telah mengajukan penawaran dalam proses tersebut.
Pengadaan PSH ini menjadi perhatian karena dilakukan di tengah pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan yang semestinya juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan program prioritas daerah.
Belanja pakaian dinas bagi anggota DPRD memang merupakan bagian dari kebutuhan kedinasan yang memiliki dasar penganggaran. Namun, besarnya alokasi anggaran tetap menjadi bagian yang patut diperhatikan publik, terutama menyangkut prinsip efisiensi dan penggunaan uang daerah.
Apalagi, pengadaan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun anggaran 2026, ketika pemerintah daerah dan DPRD dituntut memastikan belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Barat.
Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara rinci spesifikasi pakaian, jumlah pakaian yang akan diterima setiap anggota DPRD, serta harga satuan yang menjadi dasar penyusunan pagu Rp174,825 juta tersebut.
Rincian itu penting agar publik dapat menilai kewajaran pengadaan, sekaligus memastikan proses tender berjalan transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Komentar