TERNATE — Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Institute Kata Rakyat Maluku Utara mendatangi Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis, 24 September 2026. Mereka datang membawa satu pesan utama: polemik internal di lembaga legislatif itu jangan sampai menggeser perhatian dari persoalan yang dihadapi masyarakat.
Massa tiba sekitar pukul 10.30 WIT. Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti sejumlah persoalan publik, mulai dari data warga miskin, pengelolaan sampah, parkir liar, penerimaan daerah, pertanian, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Di balik berbagai tuntutan itu, massa juga mempersoalkan dinamika internal DPRD Kota Ternate yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik, termasuk adanya laporan antaranggota kepada aparat penegak hukum.
Koordinator aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, mengatakan DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat semestinya lebih banyak menggunakan energinya untuk mengawal persoalan publik.
Menurut dia, polemik internal tidak seharusnya mengambil porsi perhatian yang lebih besar dibandingkan persoalan warga.
“Kami melihat bahwa sebagai representasi publik, wakil rakyat hanya sibuk dengan polemik dan kisruh internal kelembagaan tanpa mengedepankan aspek pelayanan publik dan kepentingan publik,” ujar Ikhwanul dalam orasinya.
Ketika polemik bertemu persoalan warga
Kritik massa tidak berhenti pada persoalan hubungan antaranggota DPRD. Mereka mengaitkan dinamika internal tersebut dengan berbagai persoalan yang menurut mereka masih membutuhkan pengawasan legislatif.
Ikhwanul menyinggung kondisi ekonomi masyarakat, pengangguran, serta kebutuhan dasar warga Kota Ternate.
Ia menilai situasi itu semestinya menjadi perhatian wakil rakyat.
“Di tengah ekonomi yang sulit dan melemah, tingkat pengangguran terbuka tinggi, kebutuhan sandang pangan dan isi perut rakyat sedang lapar dan susah, wakil rakyat sibuk dengan pertengkaran internal, saling melapor ke aparat penegak hukum,” katanya.
Karena itu, massa meminta DPRD menghentikan pertengkaran dan polemik yang melibatkan sejumlah anggotanya. Salah satu nama yang disebut dalam orasi adalah anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya Hi. Ibrahim.
“Kami menuntut, kami meminta stop pertengkaran, stop polemik, stop saling melapor dan stop saling curhat,” kata Ikhwanul.
Massa juga meminta bertemu langsung dengan Nurjaya. Namun, ketika penyampaian aspirasi berlangsung, mereka ditemui pimpinan DPRD Kota Ternate, Amin Subuh dan Jamian Kolongsusu.
Dari data warga miskin hingga sampah
Setelah menyoroti persoalan internal DPRD, massa mengalihkan perhatian pada sejumlah masalah yang dianggap bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Salah satunya adalah pembaruan database masyarakat tidak mampu. Massa mempertanyakan perubahan data warga miskin yang, menurut mereka, berpotensi membuat sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
Mereka mempertanyakan keberpihakan DPRD dalam persoalan tersebut.
“Di mana keberpihakan DPRD soal ini, dan kenapa Anda sibuk berkelahi sesama Anda,” seru massa dalam orasinya.
Pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Massa mempertanyakan efektivitas anggaran pengelolaan sampah yang disebut mencapai sekitar Rp. 10 miliar setiap tahun. Besarnya anggaran tersebut, menurut massa, belum berbanding lurus dengan penyelesaian persoalan sampah di Kota Ternate.
Mereka meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Persoalan lain adalah parkir liar. Massa meminta DPRD mengawasi penataan parkir di sejumlah ruas jalan sekaligus memastikan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dapat dioptimalkan.
Bagi massa, persoalan parkir bukan hanya menyangkut ketertiban lalu lintas. Ada aspek penerimaan daerah yang juga perlu diawasi.
Petani di perbukitan dan antrean BBM
Sektor pertanian turut masuk dalam daftar tuntutan. Massa menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan tani dan persoalan irigasi, khususnya bagi petani yang mengelola lahan di kawasan perbukitan Kota Ternate.
Masalah tersebut dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan pengawasan DPRD karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor energi, massa meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM. Kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah titik disebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengemudi angkutan umum.
Dengan demikian, tuntutan yang dibawa massa tidak hanya berkaitan dengan polemik internal DPRD. Mereka juga meminta lembaga legislatif mengawasi berbagai persoalan pelayanan publik yang sehari-hari dirasakan warga.
DPRD menerima aspirasi
Pimpinan DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, membenarkan bahwa massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai penting untuk mendapat perhatian lembaga legislatif.
Ia mengatakan berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari perhatian DPRD, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Kota Ternate.
Penyampaian aspirasi kemudian berlangsung di hadapan pimpinan DPRD. Massa menegaskan kembali tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dan mengawal persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Bagi massa aksi, persoalan internal DPRD semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pekerjaan utama lembaga tersebut. Mereka meminta energi politik di parlemen daerah dikembalikan pada fungsi yang paling dekat dengan kepentingan warga: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Pada titik itulah aksi tersebut menemukan pokok persoalannya. Bukan sekadar tentang siapa yang berselisih di internal DPRD, melainkan tentang bagaimana konflik kelembagaan itu tidak mengaburkan agenda publik yang menunggu untuk diselesaikan.
Komentar