dan terutama merebut satu kursi di DPR RI dari dapil Maluku Utara pada pemilu mendatang
GACOO.ID– Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara akan segera digelar pada 30 Oktober 2026, tidak hanya menjadi forum pemilihan dan pengusulan Ketua DPD periode 2026–2031, tetapi juga momentum konsolidasi partai untuk memperkuat perolehan kursi legislatif, terutama merebut satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara pada pemilu 2029.
Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Dr. M. Rahmi Husen, mengatakan Musda akan digelar di Hotel Bela Ternate. Agenda utama forum tersebut adalah memilih dan mengusulkan calon Ketua DPD Demokrat Maluku Utara periode 2026–2031 kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, sekaligus menetapkan program kerja partai untuk lima tahun ke depan.
“Momentum Musda kali ini harus membuat seluruh kader partai, terutama Ketua DPD terpilih, semakin solid dan bekerja keras untuk menambah jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan terutama merebut satu kursi di DPR RI dari dapil Maluku Utara pada pemilu mendatang,” kata Rahmi kepada media ini, Selasa (20/10/2026).
Menurut Rahmi, tahapan Musda akan diawali dengan pembukaan pendaftaran dan verifikasi bakal calon Ketua DPD pada 28–29 Oktober 2026, sebelum pelaksanaan Musda pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses pemilihan, kata dia, terdapat 10 suara dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), satu suara dari DPD, serta suara Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Jika terdapat lebih dari satu calon, pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Namun, apabila hanya ada satu calon, penetapan dilakukan secara aklamasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Rahmi mengaku memperoleh informasi bahwa terdapat sekitar dua hingga tiga kandidat yang berpotensi maju dalam kontestasi tersebut. Menurut dia, munculnya sejumlah kandidat menunjukkan adanya kesiapan kader untuk berkompetisi secara sehat dan bermartabat.
Meski demikian, Rahmi menegaskan bahwa calon Ketua DPD harus memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat serta kemampuan menggerakkan dan mengonsolidasikan organisasi hingga tingkat paling bawah.
Kemampuan tersebut dinilai penting agar mesin partai dapat bekerja secara efektif dalam membangun dukungan masyarakat dan meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang.
Selain pemilihan ketua, Musda juga menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya. Rahmi mengatakan evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan program serta kinerja pengurus perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bahan perbaikan organisasi ke depan.
Ia memastikan panitia pelaksana (Panlek) dan steering committee (SC) bekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Seluruh proses tersebut juga berada dalam pengawasan langsung Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat.
Dengan mekanisme tersebut, Rahmi berharap seluruh tahapan Musda berlangsung dinamis, transparan, dan demokratis.
Namun, tantangan utama kepengurusan baru tidak berhenti pada proses pemilihan ketua. Kepengurusan periode 2026–2031 akan menghadapi pekerjaan besar untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan perolehan kursi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta mewujudkan target politik yang lebih besar, yakni memperoleh satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara.
Target tersebut, menurut Rahmi, harus menjadi salah satu orientasi kerja partai dalam lima tahun ke depan. Karena itu, Musda diharapkan menghasilkan kepemimpinan dan program kerja yang mampu menyatukan kader serta menggerakkan seluruh struktur partai untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Komentar