Oleh: Denny J.A
(Diterbitkan Kompas, 21 Oktober 1998)
Apakah Megawati lebih punya komitmen untuk membawa obor reformasi? Dibanding pemimpin lainnya, seperti Habibie, Amien Rais, atau Emil Salim, apakah Megawati lebih didukung ma- syarakat? Apakah Megawati juga lebih kompeten? Apakah visi ekonomi dan politik Megawati lebih sesuai dengan tuntutan reformasi? Pertanyaan ini muncul bergantian sambil membaca berita kongres PDI Perjuangan di Bali, awal Oktober ini.
Di Bali, Megawati Soekarnoputri tidak sekadar dikukuhkan kembali sebagai ketua umum. Lebih dari itu ia semakin berevolusi menuju pemimpin yang kharismatik. Dukungan atas dirinya bulat. Emosi pendukung atas dirinya sangat dalam. Koalisi politik yang ia bangun semakin lebar dan kuat. Koalisi itu meliputi warga NU dari sayap Gus Dur, dan para purnawirawan militer. Santer pula disebut, Megawati kini calon kuat Presiden RI yang keempat.
Artikel pendek ini ingin mengelaborasi visi ekonomi dan politik Megawati. Di bagian akhir akan diberi catatan kritis atas figur Megawai sebagai pemimpin politik modern di era debat terbuka dalar perbandingannya dengan pemimpin lain.
Populisme Baru
Hal pertama yang terbaca dalam pidato pembukaan Megawati di kongres (8 Oktober 1998) adalah visi ekonominya secara garis besar. Megawati membawa platform ekonomi yang di Amerika Latin disebut sebagai the New Populism, Populisme Baru, yang berbeda dengan the Classical Populism, Populisme Lama. Di Amerika Latin tokoh Populisme Baru itu antara lain Carlos Menem (Argentina), Carlos Salinas (Meksiko), dan Fujimori (Peru).
Agar pernyataan di atas bermakna, perlu dijelaskan dahulu pengertian populisme, beda antara Populisme Lama (Classic Populism) dengan Populisme Baru (New Populism). Lalu dijelaskan pula mengapa Populisme Baru yang dipilih Megawati penting.
Istilah populisme itu merujuk kepada cita-cita tumbuhnya masyarakat ekonomi dan politik yang berorientasi kerakyatan. Pelopor populisme ini adalah elite politik yang memihak rakyat kecil. Konstituensinya adalah berbagai sektor populer yang berbasis massa seperti buruh, petani rakyat pedesaan, dan aneka wong cilik lainnya.
Populisme Lama memiliki kebijakan ekonomi yang nasionalistik dan peran negara yang besar untuk program kesejahteraan rakyat. Karena pendukung utama populisme ini rakyat kecil yang banyak, pemerintah dijadikan alat untuk mengangkat kehidupan rakyat kecil itu. Pemerintah menjadi sangat aktif di dunia ekonomi, seperti memberikan subsidi, serta keistimewaan kepada kelompok usaha kecil dan menengah. Pemerintah memproteksi ekonomi negara dari produk dan modal asing pula.
Pendukung Populisme Lama dengan sendirinya anti atau setidaknya tak bersahabat dengan ekonomi pasar yang terbuka.
Liberalisme ekonom yang bersandar pada kompetisi bebas, pemerintahan yang pasif dan netral, dan keterbukaan atas perdagangan internasional, serta investasi asing, menjadi musuh utama Populisme Lama. Liberalisme ekonomi ini dianggap akan mempertinggi jurang kaya dan miskin, dan merugikan wong cilik yang menjadi konstituensi utama Populisme Lama.
Namun, Populisme Baru membawa perubahan yang besar. Populisme Baru justru mengadopsi prinsip ekonomi liberal yang dulu menjadi musuh utama kaum populis. Evolusi populisme ini, dari bentuknya yang lama ke baru, terjadi pada tahun delapan puluhan terutama di Amerika Latin. Saat itu para pemimpin populis sedang berada di puncak kekuasaan.
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ilmu ekonomi dianggap sudah sedemikian rupa. Ekonomi yang populis, dengan peran pemerintah yang besar serta proteksi produk dalam negeri dianggap oleh pemimpin populis sendiri, telah memberikan banyak komplikasi buruk. Peran pemerintah yang besar itu di satu sisi menjadi sarang korupsi dan ekonomi biaya tinggi. Di sisi lain, ia tidak efisien dan tidak membuat ekonomi kuat untuk bersaing secara internasional. Ekonomi pasar yang dulu dimusuhi, kini dianggap jalan yang tak terhindari yang harus dipilih.
Populisme Baru ini terbaca pula dalam pidato Megawati. Sebagaimana ayahnya, Bung Karno, orientasi kerakyatan Megawati sangat kuat. Dalam pidato itu, kata “Rakyat” ia sebut lebih dari enam puluh kali. Namun, berbeda dengan ayahnya dan Populisme Lama, yang antiliberalisme dengan berbagai jargonnya, Megawati justru mendukung ekonomi pasar yang terbuka.
Dalam pidato itu ia sebut: “Kalau dalam desakan gelombang globalisasi, perekonomian kita harus menerapkan sistem ekonomi pasar yang terbuka, maka sebagai bangsa yang percaya diri, seharusnya kita tak perlu merasa cemas dan takut.” Megawati pun berkata: “Kita harus memenangkan hak-hak ekonomi Rakyat kita, dengan tanpa harus melakukan distorsi terhadap ekonomi pasar itu sendiri.” Sambung Megawati lagi: “Maka segala bentuk ketakutan terhadap praktek-praktek neo-kolonialisme lewat pintu pasar terbuka sebagaimana kekhawatiran banyak orang, rasanya tidak perlu kita jadikan permasalahan yang hanya membuat kita menjadi bangsa yang kerdil dan tak mampu menghadapi kenyataan.”
Ditinjau dari kacamata Populisme Lama, apa yang Megawati lakukan adalah sebuah revisi konseptual yang sangat besar dan bermakna. Bagi kelompok populis, Megawati melakukan sebuah lompatan Copernicus. Dia masuk dalam jajaran para pemimpin Populis Baru sebagaimana Fujimori, Carlos Salinas, dan Carlos Menem di Amerika Latin.
Dari sisi ekonomi, Megawati menghidupkan visi reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa dalam gerakan sosial menjatuhkan Soeharto baru lalu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah akibat tidak diberlakukannya ekonomi liberal yang menjunjung kompetisi terbuka dan peran pemerintah yang minimal dalam ekonomi.
Politik
Hal kedua yang terbaca dalam pidato Megawati adalah visi politik. Megawati berbicara lantang tentang perlu tegaknya the rule of law. Hak asasi manusia dan pers yang bebas. Namun yang terpenting adalah sikapnya atas Dwifungsi ABRI, karena fungsi ABRI dalam politik Indonesia sangat problematik dan sensitif.
Dalam pidato itu, Megawati berkata: “Sengaja saya tidak secara spesifik membicarakan masalah Dwifungsi ABRI; karena pada dasarnya telah sangat jelas; bidang kerja apa dan wilayah tanggung jawab yang sama, masyarakat sipil di satu sisi dan yang seharusnya dilakukan oleh militer di sisi lain.” Pernyataan itu lebih dieksplisitkan lagi oleh Sekjen-nya Alex Litaay dalam 15 butir Keputusan Kongres PDI, yang menghendaki Dwifungsi ABRI dihapuskan (Suara Pembaruan, 11 Oktober 1998).
Ditinjau dari kerangka politik demokrasi, sikap tegas ingin menghapuskan Dwifungsi ABRI sangatlah penting. Alasannya sederhana. Demokrasi memisahkan peran para pengambil kebijakan politik dari pelaksana kebijakan politik. Pengambil kebijakan politik bertanggung jawab penuh atas pilihan kebijakannya karena konsekuensi kebijakan itu langsung mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Sedangkan pelaksana kebijakan itu tidak berpolitik. Mereka hanya menjadi aparatus, alat dan mesin dari pengambil kebijakan politik.
Posisi militer dan pegawai negeri ada pada level pelaksana kebijakan politik, bukan pembuat kebijakan politik. Baik pegawai negeri maupun militer tidak ikut pemilu. Sebagai korps, baik militer maupun pegawai negeri dibentuk untuk menjadi aparatus negara. Jasa mereka akan digunakan oleh siapa pun yang memenangkan kompetisi politik melalui pemilu.
Jika militer ikut berpolitik, sistem demokrasi akan kehilangan esensinya. Siapa yang mampu bersaing dengan militer yang diberi hak untuk memonopoli senjata perang? Dan apa jadinya jika militer dikalahkan secara politik, karena politisi, siapa pun dia, selalu membutuhkan militer untuk menjaga keamanan negara? Bagaimana pula prosedur rakyat untuk mengevaluasi politik militer karena militer tidak ikut pemilihan umum? Jika militer boleh berpolitik, kenapa pegawai negeri tak boleh, padahal level keduanya sama, sama-sama sebagai aparatus negara?
Tidak ikutnya militer dalam politik sudah menjadi etika dunia dan bagian mendasar dari prinsip demokrasi di mana pun. Baik di Amerika Serikat, Eropa, Asia, maupun Amerika Latin, yang jumlahnya puluhan itu, yang tumbuh baik secara ekonomi dan politik, tidak lagi mempunyai militer yang aktif di politik.
Debat
Dengan melihat visi ekonomi dan politik yang ingin diperjuangkannya, Megawati termasuk pemimpin yang paling maju yang ada di Indonesia saat ini. Pilihannya pada Populisme Baru dan penolakannya atas Dwifungsi ABRI, jika terlaksana di dunia nyata, akan mengubah wajah Indonesia secara sangat bermakna.
Dengan melihat koalisi dan basis utama Megawati, ia pun tampak lebih didukung oleh lebih banyak dan lebih beragam masyarakat. Rakyat kecil, baik dari kalangan nasionalis maupun Islam dari sayap Gus Dur, sampai kalangan elite purnawirawan ABRI berada di belakang Megawati.
Satu-satunya segmen masyarakat yang belum terlihat banyak dalam barisan Megawati adalah lapisan elite modern. Mereka meliputi para profesional, pengusaha, para ekonom dan teknokrat, serta aktivis yang fasih dalam perjuangan hak asasi ataupun demokrasi. Lapisan modern ini jika mampu direkrut Megawati akan menambah citra PDI Perjuangan sebagai partai yang kompeten dan mempunyai kemampuan teknokratis.
Satu-satunya kekurangan Megawati dibandingkan pemimpin lain, adalah soal kekuatan konseptual. Sebagai pemimpin dari partai di era demokrasi, secara individu Megawati akan menghadapi debat terbuka dengan para pesaingnya. Kefasihan dalam berdebat, kekuatan retorika dan konsep, serta kekayaan intelektual seorang pemimpin, akan terbaca dalam debat terbuka itu.
Di negara demokrasi, debat terbuka akan berpengaruh banyak dalam perolehan suara. Apalagi jika nanti diterapkan sistem pemilihan presiden secara langsung. Kennedy mengalahkan Nixon di Amerika Serikat, menurut banyak pengamat, adalah karena keunggulannya dalam debat terbuka di televisi, bukan karena platform partainya.
Di sinilah mungkin kekurangan utama Megawati. Berbeda dengan ayahnya, Bung Karno, Megawati tidak tumbuh dalam tradisi debat intelektual dan ide besar. Kekurangan ini, jika tidak diatasi, akan mengganggu citra Megawati sebagai pemimpin modern di era debat terbuka.
Denny JA, Mahasiswa S3 Political Science, Ohio State University.
Sumber: Unggahan Akun Facebook Herry Anggoro Djatmiko.
Komentar