TERNATE — Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, meminta Polres Ternate tidak menerbitkan izin penyelenggaraan turnamen domino yang tidak mengantongi rekomendasi dari organisasi resmi, yakni PORDI dan ORADO.

Permintaan itu disampaikan Muhammad Sinen saat menyambangi Polres Ternate, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan, penyelenggaraan turnamen yang mengatasnamakan kompetisi resmi perlu dikoordinasikan dengan organisasi yang menaungi olahraga domino.

Pria yang akrab disapa Ayah Erik itu mengatakan, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar pertandingan domino. Namun, penyelenggara harus memperhatikan mekanisme koordinasi serta memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” kata Sinen.

Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada perbedaan sistem permainan domino, baik menggunakan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100. Hal yang lebih mendasar ialah kejelasan penyelenggara, legalitas kegiatan, serta koordinasi dengan organisasi resmi.

Karena itu, Sinen meminta kepolisian memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum menerbitkan izin penyelenggaraan turnamen. Ia juga mendorong agar kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Sinen mengaku telah memperoleh komitmen dari Kapolres Ternate terkait persoalan tersebut. Menurut dia, kepolisian tidak akan menerbitkan izin bagi penyelenggara yang tidak mencantumkan atau melibatkan kedua organisasi resmi tersebut.

“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan mengenai komitmen tersebut masih berdasarkan keterangan Sinen. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari Polres Ternate untuk mengonfirmasi hal tersebut.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan itu menyebut kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar.

Dengan adanya kepengurusan tersebut, ia meminta komunitas dan pihak yang berencana menggelar turnamen domino di Kota Ternate membangun koordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan permohonan izin.

Sinen berharap, koordinasi yang jelas dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Menurut dia, kegiatan yang mengatasnamakan kompetisi resmi perlu diselenggarakan secara tertib dengan memperhatikan mekanisme organisasi dan ketentuan perizinan.

Adapun kewajiban rekomendasi organisasi sebagai persyaratan penerbitan izin tetap perlu mengacu pada regulasi yang berlaku serta kebijakan resmi kepolisian.