GACOO.ID – Anggota DPRD Halmahera Barat dari Partai Demokrat, Fahmi Albaar, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom dan racun di perairan Halmahera Barat.

Desakan tersebut disampaikan Fahmi pada Minggu (18/10/2026), menyusul adanya aktivitas bom ikan di wilayah tersebut yang dinilai mengancam kelestarian ekosistem laut serta keberlangsungan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

Fahmi menegaskan, laut bukan milik perorangan, melainkan warisan bersama yang harus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya, kerusakan laut akibat praktik penangkapan ikan yang merusak tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam masa depan manusia yang bergantung pada sumber daya laut.

“Laut bukan milik perorangan, tetapi warisan bersama. Merusak laut berarti memutus masa depan alam laut dan manusia di masa yang akan datang,” tegas Fahmi.

Ia mengimbau masyarakat yang masih menggunakan bom untuk menangkap ikan agar segera menghentikan praktik tersebut. Menurutnya, kepentingan sesaat untuk memperoleh hasil tangkapan tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang ditimbulkan terhadap ekosistem dan biota laut.

Fahmi menilai, penggunaan bom ikan dapat merusak lingkungan laut dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Jika praktik tersebut terus dibiarkan, dampaknya berpotensi merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut.

Karena itu, ia meminta masyarakat lebih mengutamakan cara penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. Kesadaran bersama untuk menjaga laut, kata dia, menjadi bagian penting dalam memastikan sumber daya perikanan tetap tersedia bagi generasi berikutnya.

Selain mengimbau masyarakat, Fahmi juga meminta aparat berwenang mengusut tuntas praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun. Ia menegaskan, tidak ada alasan yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pengeboman ikan dengan daya ledak tinggi yang berpotensi merusak ekosistem laut.

Menurutnya, tindakan tersebut harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri aktivitas yang terjadi dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Fahmi juga mendorong penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Baginya, ketegasan aparat menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah praktik serupa terus berulang di perairan Halmahera Barat.

Ia menekankan, upaya menjaga kelestarian laut tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan tindakan nyata dan konsistensi penegakan hukum agar masyarakat memahami bahwa penggunaan bom dan racun untuk menangkap ikan merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan.

Di sisi lain, Fahmi meminta dinas terkait meningkatkan edukasi secara masif kepada masyarakat, khususnya warga pesisir dan nelayan. Edukasi tersebut perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan dini sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut.

Pendekatan persuasif, menurutnya, tetap diperlukan agar masyarakat memahami dampak buruk penangkapan ikan yang merusak serta terdorong untuk meninggalkan praktik tersebut. Upaya edukasi juga harus dibarengi dengan pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Fahmi berharap, seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, dinas teknis hingga aparat penegak hukum, dapat bersinergi melindungi laut Halmahera Barat dari praktik penangkapan ikan yang merusak.

Ia menegaskan, menjaga laut merupakan tanggung jawab bersama demi mempertahankan keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya perikanan, dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

“Laut adalah warisan bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai kepentingan sesaat justru merusak masa depan generasi yang akan datang,” demikian sikap Fahmi Albaar.