Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Maluku Utara periode berjalan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Sudaryono di Hotel Bela, Ternate, Senin (21/9/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pengurus DPC HKTI yang mencakup sejumlah bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa HKTI Maluku Utara tidak hadir untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan sebagai jembatan bagi para petani agar bisa mengakses berbagai program serta fasilitas dari pemerintah daerah hingga pusat.
“Harapannya HKTI Maluku Utara bisa menjadi penghubung antara petani dengan program-program pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat yang tersedia,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, masalah utama sektor pertanian di Maluku Utara bukan terletak pada etos kerja para petani, melainkan pada hambatan struktural yang berlapis.
Hambatan tersebut mencakup legalitas lahan, keterbatasan akses bibit unggul dan pupuk, hingga minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, masalah kegagalan panen dan rantai pemasaran yang belum berpihak pada petani juga menjadi perhatian serius.
Guna mengatasi persoalan mendasar tersebut, Sherly merancang proyek percontohan (pilot project) pendampingan yang menyasar 100 petani di setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Proyek ini bertujuan untuk mengukur secara presisi efektivitas pendampingan HKTI terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, hingga peningkatan pendapatan petani.
“Dengan adanya pendampingan dari HKTI, kita mengecek apakah memang produktivitasnya naik, apakah biayanya turun, apakah mereka mendapatkan harga terbaik, dan apakah mereka bisa lebih sejahtera,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan ekosistem pemasaran yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sherly berencana mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun koperasi lokal lainnya sebagai pembeli siaga (offtaker) hasil panen. Di samping itu, HKTI Maluku Utara akan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menjaring para pelaku usaha yang siap menyerap produk pertanian lokal.
Komentar