Ditempa oleh kehidupan sederhana, dibesarkan oleh keteladanan orang tua, dan diuji oleh kerasnya konflik politik Maluku Utara. Dr. M. Rahmi Husen percaya kekuasaan bukanlah prestasi untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setelah tiga periode memimpin Partai Demokrat Maluku Utara, ia memilih menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya.
GACOO.ID— Ada sebuah bongkahan batu berwarna hijau lumut yang pernah dipakai sebagai jangkar perahu. Beratnya belasan kilogram. Benda itu diberikan seorang warga Desa Doko, Kasiruta Barat, kepada seorang mantri kampung sebagai pengganti biaya pengobatan. Pada dekade 1970-an, batu tersebut belum dikenal sebagai batu bacan yang kelak mendunia. Bagi penerimanya, batu itu tak lebih dari alat untuk menahan perahu agar tidak hanyut ketika mencari ikan.
Mantri kampung itu adalah ayah dari Dr. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si. Di kemudian hari, kisah sederhana tersebut menjadi salah satu kenangan yang melekat dalam ingatan anaknya. Ada pelajaran tentang pengabdian, kemiskinan, ketulusan, dan hubungan antarmanusia yang tidak selalu bisa diukur dengan uang.
Anak itu kemudian dikenal luas dengan nama kecilnya, Bang Naid. Ia lahir pada Senin, 13 Mei 1968, di Rumah Sakit lama Chasan Boesoerie, Ternate, yang terletak di sisi belakang Benteng Oranje. Lokasi rumah sakit itu kini telah berubah menjadi salah satu taman kota yang pernah menjadi tempat favorit warga untuk menonton pertandingan sepak bola bersama saat Piala Dunia berlangsung.
Dari tempat kelahirannya di Ternate, perjalanan hidup Naid berlanjut ke sebuah kampung pesisir di Pulau Kayoa, Halmahera Selatan. Di sanalah sebagian besar masa kecilnya dihabiskan. Ia tumbuh sebagai anak kedua dari enam bersaudara, terdiri atas dua perempuan dan empat laki-laki.
Masa kecilnya jauh dari dunia digital seperti yang dinikmati anak-anak sekarang. Tidak ada telepon pintar, internet, atau permainan elektronik. Laut, pantai, perahu, dan alam menjadi ruang bermain sekaligus tempat belajar.
Ia mengenang kebiasaan anak-anak pesisir pada masa itu: batobo (mandi pantai), bermain papan selancar ketika musim ombak tiba, mengemudikan perahu layar saat angin bertiup, mendayung sampan kayu menuju kobong (kebun) atau mencari kayu soki, memancing, bermain bola di pasir timbul, hingga mencari ikan dan kerang di nyare (saat air laut surut).
Bagi Naid, semua itu bukan sekadar nostalgia. Kehidupan pesisir telah mengajarkannya tentang kebersamaan, keberanian, daya tahan, dan kemampuan membaca keadaan. Nilai-nilai yang kelak berguna ketika ia berhadapan dengan dunia organisasi, demokrasi, dan politik yang jauh lebih kompleks.
Warisan seorang mantri kampung
Jika harus menunjuk dua sosok yang paling membentuk kepribadiannya, Naid tidak ragu menyebut kedua orang tuanya. Ayahnya hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Keperawatan Kesehatan Umum (SPKU) Ternate. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia menjadi mantri kampung yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk melayani masyarakat.
Wilayah pengabdiannya tidak kecil. Ia menjangkau gugusan pulau di Kayoa, sejumlah kampung pesisir di Bacan Barat Utara, beberapa desa di Kasiruta, hingga Doko dan Palamea di Kasiruta Barat.
Dalam keterbatasan fasilitas kesehatan dan transportasi, ayahnya harus menghadapi berbagai persoalan medis yang tidak sederhana. Ia sering dipanggil untuk membantu warga yang sakit, termasuk ibu-ibu yang mengalami kesulitan melahirkan selama berhari-hari bersama bayinya.
Ada pula pengalaman yang nyaris sulit dipercaya. Suatu ketika, seorang warga laki-laki mengalami luka serius setelah menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau cukur. Lukanya begitu parah hingga hampir memutus saluran pernapasan.
Ayah Naid dipanggil untuk menangani keadaan darurat tersebut. Dengan keterampilan yang dimilikinya, ia menjahit luka itu dan berupaya menyelamatkan nyawa korban. Laki-laki tersebut akhirnya selamat dan kembali sehat.
Pengabdian itu berlangsung dalam keadaan serba terbatas. Banyak warga yang datang berobat tidak memiliki uang untuk membayar jasa pengobatan. Sebagai gantinya, mereka memberikan ayam, kambing, sagu, kasbi, amo atau sukun, serta hasil kebun lainnya.
Di tengah cerita itulah kisah batu bacan sebagai pengganti jangkar perahu menemukan tempatnya.
Naid menuturkan cerita tersebut dengan nada jenaka. Namun, di balik kelucuannya tersimpan gambaran kehidupan masyarakat pulau pada masa itu: kemiskinan yang nyata, solidaritas yang kuat, dan pengabdian seorang tenaga kesehatan yang tidak menjadikan uang sebagai ukuran utama pelayanan.
Atas pengabdiannya, sang ayah memperoleh penghargaan sebagai perawat teladan pada 1987 dan diundang ke Istana Negara.
Bagi Naid, penghargaan itu bukan semata-mata prestasi seorang tenaga kesehatan. Itu adalah bukti bahwa pengabdian yang dilakukan secara konsisten, bahkan dari kampung terpencil, dapat memiliki arti besar bagi kehidupan banyak orang.
Sementara itu, ibunya merupakan ibu rumah tangga sederhana yang hanya menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Namun, dalam mendidik anak-anak, ia dikenal keras dan disiplin.
Penghasilan ayahnya sebagai mantri kampung tidak seberapa. Untuk menjaga dapur keluarga tetap mengepul, ibunya bekerja keras membuat berbagai jenis kue dan makanan, terutama pecel sayur untuk dijual.
Naid masih mengingat bagaimana ia membantu ibunya setelah subuh membakar roti berisi unti kelapa. Pada hari libur, roti-roti itu dipanggulnya untuk dijual berkeliling kampung.
Dari ayahnya, ia belajar tentang pengabdian. Dari ibunya, ia memahami arti kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dari pengalaman itu menjadi fondasi yang membentuk watak dan cara pandangnya terhadap kehidupan.
Ada empat pesan ayahnya yang terus ia ingat. Pertama, orang punya orang punya, torang punya torang punya. Sebuah ajaran tentang batas kepemilikan dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Kedua, rasa malu harus diletakkan di ujung hidung agar selalu terlihat ketika membuka dan menutup mata. Pesan sederhana yang mengandung makna tentang pentingnya menjaga kehormatan dan integritas.
Ketiga, seorang pemimpin tidak boleh merasa paling hebat. Ia harus merangkul orang lain, mendengarkan saran, usul, ide, dan gagasan, kemudian memadukannya menjadi keputusan bersama.
Keempat, hiruk-pikuk dunia, termasuk politik, hanyalah sandiwara dan fatamorgana. Karena itu, amanah harus dijaga dengan baik. Sebab, pada akhirnya, yang dibawa menghadap Sang Khalik bukanlah jabatan atau kekuasaan, melainkan amal baik yang harus dipertanggungjawabkan.
Pesan terakhir itu tampaknya menjadi salah satu prinsip yang paling memengaruhi perjalanan politik Naid.
Dari Kayoa menuju panggung pergerakan
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat, dan jenjang SMP di Guruapin, Kayoa, Naid melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Ternate. Ia lulus pada 1987.
Setelah itu, ia mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) dan diterima di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Manado menjadi babak penting dalam pembentukan karakter intelektual dan kepemimpinannya. Di kampus, Naid tidak hanya menjalani kehidupan akademik. Ia juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado.
Organisasi itu menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukannya dengan berbagai pemikiran, perdebatan, dan dinamika sosial-politik. Di sana, ia belajar menyampaikan gagasan, mengelola perbedaan, membangun konsolidasi, serta mengambil keputusan dalam situasi yang tidak selalu mudah.
Kepercayaan kemudian datang. Naid terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Manado periode 1993–1994. Pengalaman tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinannya. Ia bukan hanya belajar memimpin organisasi, melainkan juga memahami bahwa kepemimpinan membutuhkan kemampuan mengelola manusia, bukan sekadar menguasai struktur.
Setelah cukup lama berkiprah di Manado, sejumlah sahabat menawarkan dan mengajaknya hijrah ke Jakarta. Namun, Naid mengambil keputusan berbeda. Pada 1996, ia memilih pulang ke Maluku Utara.
Keputusan pulang kampung itu kemudian membawanya memasuki dunia pengabdian yang lebih dekat dengan persoalan masyarakat daerah.
Ia diajak seorang senior bersama sejumlah kawan untuk membangun organisasi nonpemerintah bernama Yayasan Forum Study Halmahera (FoSHal) Maluku Utara. Organisasi tersebut sebelumnya telah tumbuh dalam bentuk kelompok studi.
Pilihan itu bukan tanpa alasan. Naid melihat Maluku Utara membutuhkan ruang-ruang dialog, kajian, dan gerakan masyarakat sipil untuk memperkuat kehidupan sosial dan demokrasi.
Ketika konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melanda Maluku Utara pada 1999, FoSHal menjadi salah satu ruang pengabdian yang digunakannya untuk mendorong rekonsiliasi.
Melalui berbagai kegiatan, mereka berupaya meredam ketegangan dan mendorong berakhirnya konflik horizontal. Tujuannya sederhana, tetapi mendasar: mengembalikan keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat yang terbelah.
Pengalaman itu mempertemukan Naid dengan kenyataan bahwa konflik tidak selalu lahir dari perbedaan identitas. Kepentingan politik, perebutan pengaruh, dan ketidakmampuan membangun komunikasi juga dapat memperpanjang permusuhan.
Ujian paling berat: Pilgub Maluku Utara 2007
Pasca-Reformasi, Indonesia memasuki babak baru demokrasi. Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem politik yang lebih demokratis.
Naid melihat perubahan tersebut sebagai peluang untuk ikut berkontribusi dalam membangun demokrasi lokal. Latar belakang pergerakan dan pengalaman organisasi membuatnya tertarik mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum.
Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua KPU Provinsi Maluku Utara periode 2003–2008. Jabatan itu membuat namanya semakin dikenal publik. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika Maluku Utara menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2007.
Pilkada tersebut menjadi salah satu kontestasi politik paling rumit dalam sejarah awal pemerintahan provinsi Maluku Utara.
Sejak awal, suasana politik berlangsung panas. Para pendukung pasangan calon saling berhadapan. Elite politik terpolarisasi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Protes dan tekanan terhadap penyelenggara pemilu muncul dari berbagai arah.
Sebagai ketua KPU, Naid berada di tengah pusaran kepentingan tersebut. Penyelenggara pemilu dituntut untuk mengakomodasi aspirasi berbagai pihak, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengorbankan aturan. Tekanan politik menjadi ujian terhadap independensi dan integritas lembaga.
Naid memilih bertahan pada aturan main. Ia menolak upaya memaksakan kepentingan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilihan. Baginya, KPU tidak boleh menjadi alat bagi salah satu pasangan calon atau kelompok pendukung tertentu.
Kontestasi itu berlanjut ke ranah hukum. Para pasangan calon saling menggugat hasil pemilihan. Persoalan tersebut bahkan berlangsung hampir setahun sebelum akhirnya berujung pada pelantikan pasangan Thaib Armayn-Gani Kasuba.
Naid menilai keteguhan KPU dalam menjalankan aturan menjadi faktor penting yang melindungi dirinya dan jajaran penyelenggara dari persoalan hukum.
Ia juga mengingat bahwa Mahkamah Agung pada akhirnya memutus hasil Pilgub Maluku Utara 2007 sesuai dengan keputusan KPU yang dipimpinnya.
Namun, ada satu hal lain yang menurutnya patut dicatat: pengelolaan anggaran pilkada.
Dari alokasi APBD sebesar Rp50 miliar untuk pelaksanaan Pilgub Maluku Utara 2007, KPU berhasil mengembalikan lebih dari Rp11 miliar ke kas daerah.
Angka tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah besarnya tekanan politik dan kompleksitas penyelenggaraan pemilihan.
Bagi Naid, pengalaman itu mengajarkan satu prinsip penting: dalam menghadapi konflik politik, integritas harus berjalan beriringan dengan komunikasi.
“Kalau ingin tetap eksis dalam dinamika dan konflik politik, kuncinya adalah memegang teguh aturan main dan tetap menjaga komunikasi politik secara santun dengan semua pihak.” tuturnya, saat diwawancarai media ini di kediamannya, di Kelurahan Jati Metro, Ternate Selatan, Kota Ternate, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu bukan sekadar refleksi seorang mantan ketua KPU, tapi merupakan kesimpulan dari pengalaman menghadapi tekanan politik dalam salah satu kontestasi paling menentukan di Maluku Utara.
Politik sebagai instrumen pengabdian
Setelah menuntaskan tugas di KPU, Naid memutuskan memasuki dunia politik praktis. Pada Pemilu Legislatif 2009, ia bergabung dengan Partai Demokrat dan maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan IV, Kabupaten Halmahera Selatan.
Ia berhasil terpilih dan kemudian dipercaya menjadi anggota DPRD Maluku Utara selama tiga periode berturut-turut.
Perjalanan dari aktivis mahasiswa, pegiat organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, hingga legislator memperlihatkan perubahan ruang pengabdiannya. Namun, menurut Naid, tujuan dasarnya tidak berubah.
Ia memandang politik sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karena itu, politik harus dijalankan dengan cara-cara yang beradab.
Intrik, manuver, dan kompetisi merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, semuanya tidak boleh menghilangkan prinsip moral dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Baginya, kekuasaan politik bukan hadiah, apalagi alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Naid memiliki pandangan tersendiri tentang karakter politisi Maluku Utara yang ideal.
Seorang politisi, menurut dia, harus menjaga integritas, terus memperbarui pengetahuan melalui referensi aktual, memiliki kecakapan berkomunikasi secara santun, serta berani dan konsisten memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat.
Dengan kualitas seperti itu, jabatan politik tidak lagi dipandang sebagai prestasi pribadi yang membanggakan. Jabatan justru menjadi jalan untuk memperjuangkan gagasan, program, dan kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap praktik politik yang terlalu menempatkan kekuasaan sebagai tujuan akhir.
Tiga periode memimpin Demokrat Maluku Utara
Komitmen untuk mengabdikan diri bagi kemajuan Moloku Kie Raha juga menjadi alasan Naid bertahan di Partai Demokrat.
Ia mengaku sejak awal masuk ke dunia politik, termasuk melalui Partai Demokrat, niatnya adalah memberikan kontribusi bagi daerah.
Baginya, pengabdian politik tidak harus selalu diukur dari jabatan yang berhasil diraih. Lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan dan organisasi dapat digunakan untuk menghadirkan perubahan.
Kepercayaan kader kemudian membawanya memimpin DPD Partai Demokrat Maluku Utara selama tiga periode.
Dalam perjalanan tersebut, organisasi mengalami berbagai dinamika. Ada masa konsolidasi, kompetisi internal, perbedaan pandangan, hingga upaya menjaga soliditas kader di tengah perubahan politik.
Naid menginginkan proses regenerasi berjalan tanpa konflik berkepanjangan.
Bahkan, percepatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Maluku Utara pada 2026 merupakan gagasan yang menurut pengakuannya ia dorong sendiri.
Ia menyampaikan permintaan secara lisan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang berkunjung ke Maluku Utara agar Musda dipercepat dari jadwal yang seharusnya berlangsung pada tahun berikutnya. Setelah itu, ia mengirimkan surat resmi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Pertimbangannya bukan sekadar ingin mempercepat pergantian kepemimpinan. Naid melihat kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan waktu dan strategi konsolidasi organisasi yang lebih panjang.
Setelah Musda tingkat provinsi, masih ada agenda musyawarah cabang di kabupaten dan kota. Kepengurusan baru harus memiliki waktu yang cukup untuk membangun konsolidasi hingga ke tingkat anak ranting.
Dalam proses regenerasi tersebut, Naid mengaku ikut mendorong Nasri Abubakar untuk maju menggantikannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara.
Keputusan itu akhirnya diterima oleh para pemilik suara. Nasri ditetapkan secara aklamasi dalam forum Musda.
Bagi Naid, proses tersebut merupakan salah satu capaian yang membanggakan. Ia melihat pergantian kepemimpinan berlangsung dinamis, harmonis, dan demokratis.
Selain regenerasi kepemimpinan, ia juga mencatat keberhasilan menghadirkan kantor permanen dan representatif bagi DPD Partai Demokrat Maluku Utara.
Dua hal tersebut menjadi bagian dari warisan organisasi yang ingin ditinggalkannya: infrastruktur partai yang lebih mapan dan proses kaderisasi yang berkelanjutan.
Kini, ia menaruh harapan kepada Nasri Abubakar untuk merangkul kader-kader terbaik, bekerja keras, dan membawa Partai Demokrat Maluku Utara menjadi lebih baik.
“Saya yakin kepengurusan yang baru di bawah nakhoda Nasri Abubakar akan merangkul kader-kader terbaik, bekerja keras, sehingga jauh lebih baik dan sukses memimpin Partai Demokrat Maluku Utara.” kata Bang Naid optimistis.
Regenerasi itu juga memperlihatkan sisi lain kepemimpinan Naid. Setelah tiga periode memimpin, ia memilih tidak mempertahankan jabatan. Ia justru ikut membuka jalan bagi orang lain untuk melanjutkan kepemimpinan.
Maluku Utara dan pekerjaan rumah yang belum selesai
Di luar urusan partai, perhatian Naid terhadap masa depan Maluku Utara masih kuat. Ia merupakan bagian dari generasi muda yang terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada 1999.
Namun, setelah hampir tiga dekade menjadi provinsi, ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Salah satu yang paling disorotnya adalah mentalitas elite politik lokal.
Menurut Naid, cara berpikir dan perilaku sebagian elite belum banyak berubah. Politik masih kerap diwarnai kecurigaan, saling menjatuhkan, serta praktik bakudubo yang menghambat kerja sama dan konsolidasi pembangunan.
Padahal, masyarakat telah memberikan sinyal perubahan melalui pilihan politiknya.
Terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai gubernur, menurut Naid, merupakan interupsi paling terbuka dari rakyat kepada elite lokal. Hasil politik itu harus dibaca sebagai pesan bahwa masyarakat menginginkan pendekatan kepemimpinan dan cara berpolitik yang berbeda dari pola konvensional dan tradisional.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan kampung, etnis, dan agama tidak boleh terus dirawat sebagai sumber kecurigaan.
Maluku Utara membutuhkan elite yang mampu melampaui sekat-sekat identitas. Tanpa perubahan mentalitas, potensi besar daerah akan sulit diterjemahkan menjadi kesejahteraan bersama.
Persoalan lain adalah belum definitifnya Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Kondisi tersebut, menurutnya, ikut menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.
Hampir 30 tahun berprovinsi, Maluku Utara seharusnya sudah memiliki fondasi pemerintahan dan infrastruktur yang lebih kuat.
Namun, ia juga memahami bahwa karakter geografis Maluku Utara bukan perkara sederhana. Wilayah yang terdiri atas banyak pulau dan hamparan laut luas membutuhkan pembiayaan besar untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta konektivitas transportasi laut, darat, dan udara.
Masalahnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Dibutuhkan keberanian politik, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan mengelola sumber daya secara adil.
Kekayaan alam, kemiskinan, dan ketimpangan pengelolaan
Bagi Naid, salah satu persoalan paling mendasar yang harus diperjuangkan Maluku Utara adalah pengelolaan sumber daya alam.
Ia melihat kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat lokal.
Selama pengelolaan sumber daya alam masih terlalu terpusat di Jakarta, ia menilai sulit berharap hasil kekayaan daerah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat di tempat sumber daya itu berasal.
Karena itu, ia mendorong peninjauan kembali berbagai peraturan perundang-undangan agar memberikan ruang dan keberpihakan lebih besar kepada masyarakat lokal.
Menurutnya, masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan daerahnya dieksploitasi.
Mereka harus memperoleh manfaat nyata melalui kesempatan kerja, peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masa depan Maluku Utara tidak boleh hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Investasi terbesar justru harus ditempatkan pada pembangunan manusia. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, menurutnya, perlu memiliki komitmen kuat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dalam bentuk beasiswa S1, S2, dan S3 ke perguruan tinggi unggulan.
Pendidikan, kata dia, merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu atau dua periode pemerintahan, tetapi akan menentukan kualitas daerah dalam 25 hingga 50 tahun mendatang.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau besarnya pendapatan asli daerah. Kualitas sumber daya manusia harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Keluarga, utang waktu, dan kehidupan setelah politik
Di balik perjalanan panjang organisasi dan politik, ada satu hal yang diakui Naid belum sepenuhnya dapat ia tunaikan: waktu untuk keluarga.
Sejak awal menikah, ia telah menyampaikan kepada istrinya bahwa kehidupannya akan banyak diwarnai aktivitas organisasi, politik, kampus, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai kegiatan pribadi. Ia menyukai sepak bola, lari, memancing, mendaki gunung, dan menyelam.
Aktivitas tersebut merupakan bagian dari kehidupannya. Namun, kesibukan mengurus organisasi dan menjalankan tugas politik tidak jarang berbenturan dengan urusan domestik keluarga.
Di sinilah ia menyadari pentingnya dukungan seorang istri yang memahami dinamika kehidupan suaminya.
Naid mengakui, dukungan tersebut menjadi salah satu kekuatan yang membuatnya mampu menjalani perjalanan panjang di dunia organisasi dan politik.
Tetapi, ia juga menyadari ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh jabatan maupun keberhasilan organisasi. Itulah waktu.
“Utang terbesar saya kepada keluarga adalah waktu.” tandasnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung pengakuan yang cukup dalam. Perjalanan panjang dalam organisasi dan politik sering kali menuntut pengorbanan dari orang-orang terdekat yang tidak selalu terlihat di ruang publik.
Karena itu, setelah menyerahkan kepemimpinan Partai Demokrat Maluku Utara kepada Nasri Abubakar, Naid ingin memberikan porsi lebih besar bagi keluarga dan kehidupan pribadinya.
Ia tidak ingin lagi seluruh waktunya terserap dalam urusan organisasi dan politik.
Meski demikian, ia tidak sedang menyatakan diri sepenuhnya meninggalkan kehidupan sosial. Ia hanya ingin menjalani fase kehidupan berikutnya dengan lebih seimbang.
Baginya, hidup harus dijalani dengan kesungguhan, tetapi tidak perlu selalu disikapi dengan ketegangan.
Dalam berbagai kesempatan, ia berusaha melaksanakan tanggung jawab secara serius sebagai bentuk pertanggungjawaban etis. Namun, pada saat bersamaan, ia ingin menikmati kehidupan dengan santai, tulus, dan lapang dada.
Ada satu prinsip yang selalu dipegangnya: manusia harus memberi manfaat bagi sesama dan alam sekitar.
Pesan untuk generasi muda
Naid tidak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapi generasi muda Maluku Utara jika ingin memasuki politik praktis.
Ia tidak menganjurkan anak muda terjun ke politik hanya karena tergiur jabatan, popularitas, atau akses terhadap kekuasaan.
Menurutnya, politik membutuhkan kesiapan mental, pengetahuan, integritas, dan kemampuan komunikasi.
Ada empat hal yang harus dipersiapkan. Pertama, memiliki mental yang kuat dan pengetahuan yang memadai. Politik merupakan ruang kompetisi yang penuh tekanan dan perbedaan kepentingan. Tanpa bekal intelektual dan ketahanan mental, seseorang mudah kehilangan arah.
Kedua, menjaga dan merawat integritas. Kepercayaan publik merupakan modal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau popularitas.
Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi politik. Seorang politisi harus mampu membangun dialog, menyampaikan gagasan, mendengarkan aspirasi, serta mengelola perbedaan secara santun.
Keempat, memiliki sumber pendapatan yang memadai sebelum terjun ke politik praktis.
Pesan terakhir itu penting. Menurut Naid, seseorang sebaiknya memiliki kemandirian ekonomi agar tidak menjadikan jabatan politik sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Kemandirian tersebut juga dapat membantu menjaga independensi dalam mengambil keputusan.
Nasihat itu lahir dari pengalaman panjangnya menghadapi dinamika organisasi dan politik. Ia memahami bahwa integritas tidak hanya diuji ketika seseorang berada dalam kekuasaan, tetapi juga ketika berhadapan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi.
Perjalanan Bang Naid memperlihatkan bagaimana seorang anak pesisir yang tumbuh dalam keluarga sederhana dapat menempuh jalan panjang hingga berada di pusat dinamika politik Maluku Utara.
Ia pernah menjadi aktivis mahasiswa, memimpin organisasi, bergerak dalam kerja-kerja rekonsiliasi, memimpin KPU di tengah konflik pemilihan gubernur, duduk sebagai anggota DPRD selama tiga periode, hingga memimpin Partai Demokrat Maluku Utara selama tiga periode pula.
Namun, jika seluruh perjalanan itu diringkas dalam satu prinsip, barangkali bukan tentang berapa lama ia menduduki jabatan atau seberapa tinggi posisi yang pernah diraihnya.
Justru pesan ayahnya semasa hidup menjadi benang merah yang menghubungkan semua fase tersebut: jangan merasa paling hebat, jangan mengambil yang bukan hak, dan jangan lupa bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.
Batu bacan yang dahulu dijadikan jangkar perahu oleh ayahnya kini menjadi bagian dari cerita masa kecil yang sulit dilupakan. Batu yang ketika itu tidak memiliki nilai ekonomi berarti, belakangan dikenal sebagai salah satu kekayaan alam Maluku Utara.
Ada ironi sekaligus pelajaran di sana. Kekayaan alam bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, tetapi nilai sebuah pengabdian tidak pernah ditentukan oleh harga benda.
Ayahnya mungkin hanya seorang mantri kampung. Ibunya mungkin hanya seorang penjual kue dan pecel sayur. Namun, dari dua sosok itulah Naid memperoleh warisan yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan: integritas, kerja keras, kerendahan hati, dan keberanian untuk mengabdi.
Kini, setelah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan partai, ia ingin kembali memberi ruang lebih besar bagi keluarga dan dirinya sendiri.
Ia tampaknya memahami bahwa tidak semua perjalanan harus berakhir dengan jabatan baru. Ada waktunya seseorang bekerja, ada waktunya memimpin, dan ada waktunya memberi kesempatan kepada orang lain.
Sebab, pada akhirnya, politik boleh menjadi panggung perebutan kekuasaan, tetapi pengabdian seharusnya tidak pernah berhenti ketika seseorang kehilangan jabatan.
Bagi Bang Naid, kekuasaan hanyalah persinggahan. Manfaat bagi sesama adalah warisan yang ingin ditinggalkan.
Komentar