Oleh : Mr.Chulleyevo
(Pegiat Literasi Desa Were)
Ada satu hal yang terus saya pikirkan sepulang dari forum “Pemuda Bicara, Kota Berubah” di Weda area WEMAFEST!, malam tadi untuk peringatan Sumpah Pemuda. Yang menghadirkan pemantik cukup fantastik dengan adanya beberapa Kadis dinas teknis dan kesejahteraan Halmahera Tengah, Akademisi, Ketua Komosi III DPRD, Tokoh Pemuda, Deputy Manager External PT.IWIP dan juga Bupati. Ada penjelasan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji (IMS) yang buat saya sangat tertarik, ia mengakatan “pemikirannya kadang susah dimengerti orang. penjelasan setelahnya. Ia ingin anak-anak Fagogoru berani kuliah di luar daerah, mengenal lingkungan baru, dan belajar bersaing dengan orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal.
Harapannya, suatu hari Halmahera Tengah tidak hanya dikenal karena tambang. Ada dokter, pilot, ahli geologi, atau akademisi yang dikenal karena kemampuannya, dan mereka adalah anak-anak Fagogoru. Bahkan setelah lulus, mereka tak harus buru-buru pulang. Mengabdi juga bisa dilakukan di tempat lain. Saya menangkap, ada keinginan mengubah cara orang mengenal daerah ini bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga kualitas manusianya.
Di sini saya teringat Alam Pikiran Yunani karya Mohammad Hatta. Yang menarik dari perjalanan buku filsafat itu bukan sekadar nama Sokrates dan Aristoteles, melainkan keberanian mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa. Kita pun perlu bertanya!! apakah pembangunan atau perubahan kota harus selalu diukur dari banyaknya bangunan? Jalan, sekolah, dan fasilitas umum hal ini tetap penting. Namun ada pembangunan yang hasilnya tidak langsung tampak yakni pembangunan atau perubahan pola pikir, keterampilan, keberanian, dan karakter manusia.
Amartya Sen, melalui pendekatan pembangunan manusia, membantu menjelaskan hal ini. Pembangunan bukan hanya soal uang atau aset, tetapi juga kesempatan orang menentukan hidupnya. Bantuan pembangunan Rumah layak huni membuat keluarga lebih aman dan bermartabat. Bantuan beasiswa membuka jalan bagi anak-anak yang ingin belajar lebih jauh. Keduanya kebutuhan rakyat sekaligus dua contoh pembangunan fisik dan non fisik yang nyata, hanya cara dan waktu kita melihat manfaatnya berbeda.
Dari sini saya mulai memahami mengapa kebijakan IMS sering dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam pembangunan fisik. Membandingkan tentu sah. Tetapi kalau hanya menghitung gedung dan jalan, kita mungkin melewatkan investasi yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Sebaliknya, besarnya beasiswa juga belum otomatis berarti berhasil. RRI pada Agustus 2026 melaporkan anggarannya mencapai Rp35 miliar dengan sekitar 4.290 penerima. Berapa yang kelak lulus, memperoleh kemampuan, dan memberi manfaat? Itulah yang harus terus kita periksa.
Namun saya rasa kita juga perlu jujur pada sejarah. Bantuan studi S1, S2, dan S3 juga sudah ada di kemempinan Bupati dan Wakil sebelum IMS. Jadi bukan berarti kebijakan pendidikan baru ditemukan hari ini. Tetapi yang perlu dinilai dari setiap pemimpin ialah apa yang diteruskan, diperluas, diperbaiki, dan dijalankan lebih adil. Sebab banyak sudah banyak contoh pergantian kepemimpinan juga mengakhiri program yang baik untuk msyarakat karea ego politik. Sebab perencanaan yang baik ialah perencanaan yang berlanjutan, tidak selalu berarti memulai sesuatu dari nol.
Dalam forum itu, seorang pemuda mengusulkan agar Weda mempunyai kampus. Saya memahami alasannya, karena kampus bisa menghadirkan ruang diskusi, penelitian, bahkan kontrol terhadap pemerintah. IMS mejawab dengan memberikan satu cara pandang yang terukur dan sekali lagi menunjukan kelas berpikirnya di atas rata-rata para pemimpin sebelumnya bahwa masukan ini, sudah pernah di sampaikan ibu gub kepadanya, sebuah hal yang mudah baginya. Namun merantau memberi pengalaman sosial dan mental berkompetisi yang belum tentu didapat jika hanya belajar di lingkungan sendiri. Menurut saya keduanya tak perlu dipertentangkan. Anak-anak Fagogoru perlu melihat dunia, sementara Weda juga perlu tumbuh menjadi kota dengan kehidupan intelektualnya sendiri.
Saya juga tidak bisa melupakan dinamika politik yang mengiringi kehadiran IMS. Sejak menjadi penjabat bupati pada 2022, ia berhadapan dengan sebutan orang luar dan bukan anak kampung. Dalam Pilkada 2024, sebagian pendukung Edi Langkara–Abd. Rahim Odeyani bahkan menyambut pasangan itu dengan yel-yel “Orang lama, anak kampung, orang baru, pulang kampung.” Kebanggaan pada asal-usul tentu tidak salah. Tetapi kalau tempat lahir menjadi ukuran utama untuk menilai seseorang sebelum kita melihat tindakannya, bukankah kita sedang mempersempit arti persaudaraan Fagogoru?
Lalu bagaimana dengan Fagogoru? Selama ini kita akrab mendengarnya dalam jargon-jargon politik dan sambutan formalitas semata. Padahal mewujudkan Fagogoru dalam kebijakan pemerintahan bukan soal seberapa tebal dokumen yang menyebut namanya karena sebagaimana di katakan oleh Kadis DLH Halteng malam tadi Fagogoru adalah warisan turun temurun yang seharusnya tercermin dari karakter seseorang. Yang penting ialah sikap, pilihan, dan rasa tanggung jawab. Ngaku re Rasai semestinya membuat pemerintah peka pada kebutuhan rakyat. Budi re Bahasa dan Sopan re Hormat tampak dalam pelayanan serta kesediaan menerima kritik. Mtat re Mimoi menjadi rasa malu ketika amanah disalahgunakan.
IMS memang lahir dan besar di Ternate, bukan di lingkungan Weda, Patani, dan Maba tempat Fagogoru tumbuh sebagai pegangan hidup masyarakat. Namun justru di sini saya melihat nilai-nilainya bersifat universal. Ketika seorang yang tidak hidup di masyarakat dengan pegangan hidup fagogoru, namun ketika ia hadir bersama warga yang hidup susah, saya menangkap kepedulian yang dekat dengan Ngaku re Rasai. Ketika saya mendengar bagaimana ia memperingatkan aparatur agar tidak bermain dengan uang proyek, saya teringat Mtat re Mimoi. Dan ketika pemerintah berhadapan dengan pemodal yang tidak taat aturan, ketegasan serupa mestinya juga berlaku. Saya tidak menganggap semua langkah IMS selalu benar. Tetapi Fagogoru, bagi saya, bisa tercermin dalam sikap dan pilihan kebijakan, bukan ditentukan semata oleh silsilah.
Sejauh pergaulan saya dengan teman-teman di birokrasi, saya mendapat cerita bahwa IMS pernah memberi peringatan keras kepada ASN agar tidak bermain dengan uang proyek. Sudah menjadi rahasia umum kebiasan buruk birokrasi yang sering mengambil persenan dalam pengurusan pencairan, jika hal tersebut ada dalam regulasi tak jadi masalah. Namun jika melenceng sudah pasti akan terjerumus ke unsur korupsi.
Peringatan secara internal menarik untuk saya renungkan. Menegur bawahan tanpa mempertontonkannya kepada publik dapat menjadi bentuk pembinaan yang mencerminkan Sopan Re Hormat. Namun keseriusan memperbaiki birokrasi tetap harus diukur dari hasil pengadaan yang bersih, pengawasan yang bekerja, dan perlindungan bagi ASN yang menolak penyimpangan. Kita tidak ingin uang pembangunan berkurang di tengah jalan, RLH yang harusnya meringankan penerima berubah menjadi kegelisahan hati, sementara aparaturnya menghadapi persoalan hukum akibat kebiasaan yang dibiarkan.
IMS mulai memimpin sebagai penjabat bupati pada Desember 2022, kemudian mengikuti Pilkada 2024 dan menjadi bupati definitif pada Februari 2025. Perjalanannya juga diwarnai sengketa hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan sengketa yang diajukan pasangan ERA tidak dapat diterima karena persoalan formal, bukan pemeriksaan tuntas seluruh tuduhan. Karena itu kritik tetap perlu mendapat tempat. Gagasan pembangunan tidak menjadi lemah karena diuji, justru di situlah publik dapat melihat apakah ucapan dan pelaksanaannya sejalan.
Halmahera Tengah sedang memperoleh peluang ekonomi dari industri ekstraktif. Namun tambang mempunyai batas, sedangkan kebutuhan masyarakat terus berjalan. Rumah yang dibangun harus tetap layak dihuni, lingkungan harus dijaga, dan anak-anak yang dibiayai pendidikannya perlu kesempatan memakai ilmunya. Jangan sampai kita meninggalkan banyak bangunan, tetapi tidak cukup kemampuan untuk menjaga kehidupan setelah tambang berkurang.
Malam tadi saya pulang dengan satu pemahaman. Fagogoru tidak hidup hanya karena namanya terus diucapkan. Ia hidup ketika kebijakan memberi kesempatan orang lain berkembang dan kekuasaan bersedia bertanggung jawab. Weda bisa berubah wajah dalam satu masa jabatan. Tetapi masa depan Halmahera Tengah juga bergantung pada generasi Fagogoru yang mampu berdiri di mana saja, membawa ilmu dan karakter, tanpa kehilangan kepedulian pada tanah yang membesarkannya.
Catatan : Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi gacoo.id.
Komentar