“Banyak guru kita yang belum jelas statusnya. Mereka juga menerima gaji apa adanya. Jadi, perusahaan sebaiknya membantu mereka melalui insentif tambahan,”
GACOO.ID— DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melalui Komisi I meminta PT Harum Sukses Mining (HSM) dan PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ) memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara DPRD Halteng dan manajemen kedua perusahaan untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama terkait pelaksanaan program CSR dan PPM di Desa Waleh dan Desa Fritu. Pertemuan berlangsung di kantor site PT RSJ di Fritu, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan itu dihadiri Pimpinan DPRD Halteng Munadi Kilkoda dan Asrul Alting, Ketua Komisi I, serta anggota DPRD Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, dan Hasmi Saliden. Perwakilan PT HSM dan PT RSJ juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa manajemen telah menyetujui seluruh kesepakatan yang dibahas bersama DPRD, termasuk pembangunan pagar masjid di Desa Waleh dan pembangunan ruas jalan di desa tersebut.
Sementara itu, pembangunan asrama mahasiswa asal Waleh di Ternate masih menunggu penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah oleh pemerintah desa. Setelah proses administrasi tersebut rampung, pembangunan asrama akan segera direalisasikan.
“Prinsipnya, anggaran untuk asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen. Tinggal proses sertifikat tanah selesai, langsung dikerjakan,” kata Humas PT RSJ, Ibrahim.
Selain menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat, DPRD juga mendorong agar penyusunan program CSR dan PPM ke depan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program perusahaan dinilai perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Munadi Kilkoda mengusulkan agar program CSR dan PPM di bidang pendidikan diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, pemberian beasiswa, serta dukungan insentif bagi tenaga pengajar, terutama guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan sukarela.
Menurut dia, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi perhatian karena sebagian tenaga pengajar belum memiliki kejelasan status dan menerima penghasilan yang terbatas.
“Banyak guru kita yang belum jelas statusnya. Mereka juga menerima gaji apa adanya. Jadi, perusahaan sebaiknya membantu mereka melalui insentif tambahan,” ujar Munadi.
Ia menegaskan, perhatian serupa juga perlu diberikan kepada tenaga medis yang status kepegawaiannya belum jelas. Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan intervensi melalui program CSR dan PPM agar pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah terdampak aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih baik.
Menanggapi usulan tersebut, pihak perusahaan menyatakan akan mengidentifikasi kembali berbagai persoalan dan usulan yang disampaikan DPRD untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perencanaan program CSR dan PPM pada 2027.
DPRD berharap, pelaksanaan program CSR dan PPM tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan pelayanan kesehatan di Desa Waleh dan Fritu.
Komentar