GACOO.ID— Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, persoalan warga bukan sekadar api yang membakar vegetasi, melainkan asap yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena itu, Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, turun langsung meninjau wilayah terdampak pada Rabu (21/10/2026), sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bersama rombongan pemerintah daerah.

Langkah tersebut menjadi penting karena bencana tidak pernah berhenti pada persoalan teknis pemadaman. Ketika asap menyelimuti lingkungan, warga tetap harus memenuhi kebutuhan pangan, menjaga kesehatan keluarga, dan mempertahankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pejabat di lapangan semestinya tidak sekadar menjadi agenda kunjungan, tetapi juga jalan untuk memastikan bahwa penderitaan masyarakat benar-benar terlihat dan ditangani.

Hasby bersama rombongan mengunjungi sejumlah wilayah di Kecamatan Lede, yakni Desa Langganu, Todoli, dan Balohang. Peninjauan juga dilakukan di Kecamatan Taliabu Barat Laut, meliputi Onemay, Nggele, dan Salati. Jangkauan kunjungan tersebut diperlukan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, sebab penanganan bencana yang hanya mengandalkan laporan administratif berisiko melewatkan kebutuhan nyata warga di lokasi terdampak.

Di tengah situasi tersebut, bantuan yang dibawa bukan sekadar simbol kepedulian. Beras, air mineral, masker, telur, mi instan, gula, kopi, teh, dan minyak goreng disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini memang tidak dapat memadamkan api atau menghilangkan asap secara instan, tetapi dapat mengurangi sebagian beban rumah tangga yang harus menghadapi bencana ketika kebutuhan sehari-hari tetap berjalan.

Di sinilah sisi humanis kehadiran Hasby menjadi relevan. Ia tidak hanya datang untuk melihat wilayah yang terdampak, tetapi juga ikut mengantarkan bantuan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Sebab, bagi warga yang terdampak bencana, kepedulian tidak cukup diukur dari seberapa sering nama pejabat muncul dalam pemberitaan, melainkan dari seberapa jauh kehadiran itu membantu menjawab kebutuhan mereka.

Namun, ada ironi yang patut menjadi perhatian: ketika hutan terbakar, warga justru harus berhadapan dengan persoalan yang lebih luas daripada sekadar menunggu api padam. Asap berpotensi mengganggu kesehatan, lingkungan kehilangan kualitasnya, dan aktivitas masyarakat ikut terhambat. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang berhasil diamankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi masyarakat selama keadaan darurat berlangsung.

Dalam rombongan tersebut, Hasby didampingi unsur Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, meliputi Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Keterlibatan lintas instansi ini penting karena karhutla bukan persoalan satu lembaga semata; tanpa koordinasi yang efektif, bantuan, perlindungan warga, dan penanganan di lapangan dapat berjalan sendiri-sendiri.

Hasby menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Menurutnya, warga terdampak membutuhkan perhatian dan dukungan agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi selama kondisi darurat. Penegasan ini sejalan dengan prinsip bahwa respons bencana harus menempatkan manusia sebagai pusat penanganan, bukan sekadar menjadikan api sebagai satu-satunya objek perhatian.

Lebih jauh, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan, distribusi bantuan, pemantauan dampak asap, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Sebab, jika respons hanya berfokus pada api, masyarakat masih berpotensi menanggung dampak meskipun titik kebakaran telah berhasil dikendalikan.

Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat pun menjadi faktor penentu. Melalui kerja bersama, kebutuhan warga dapat dipetakan lebih akurat dan bantuan lanjutan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sebaliknya, koordinasi yang lemah hanya akan memperpanjang jarak antara laporan resmi dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Kunjungan Hasby Yusuf di Pulau Taliabu pada akhirnya menghadirkan pesan sederhana: di tengah bencana, warga membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan prihatin. Mereka membutuhkan bantuan yang tepat, perlindungan yang memadai, dan tindak lanjut yang terukur. Kehadiran langsung anggota DPD RI tersebut menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan itu, meskipun efektivitas penanganan tetap harus dibuktikan melalui langkah nyata setelah kunjungan berakhir.

Sebab, kepedulian tidak selesai ketika rombongan meninggalkan lokasi, sebagaimana bencana tidak otomatis berakhir ketika pejabat selesai meninjau. Ukuran sesungguhnya terletak pada apakah kebutuhan masyarakat terpenuhi, risiko kesehatan dapat ditekan, kebakaran tertangani, dan lingkungan berangsur pulih.

Bagi warga Langganu, Todoli, Balohang, Onemay, Nggele, dan Salati, harapan paling mendesak bukanlah seremoni atau rangkaian kalimat yang terdengar meyakinkan. Mereka membutuhkan lingkungan yang aman, udara yang lebih bersih, dan kehidupan yang kembali normal. Karena itu, kepedulian Hasby Yusuf akan memiliki arti yang lebih besar apabila kunjungan tersebut menjadi pintu masuk bagi pengawalan bantuan dan penanganan bencana secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, api mungkin dapat dipadamkan dengan peralatan dan strategi teknis. Namun, dampak sosialnya hanya dapat dipulihkan melalui kerja yang konsisten, koordinasi yang kuat, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Di tengah asap karhutla Pulau Taliabu, pesan yang paling masuk akal tetap sama: warga tidak cukup hanya dilihat ketika bencana terjadi; mereka harus terus dilindungi sampai keadaan benar-benar pulih.