DALAM diskursus politik kita, kemenangan elektoral sering kali dijadikan bukti seorang pemimpin adalah pilihan terbaik. Cara berpikir semacam ini sesungguhnya problematis. Sebab, pemilu hanya menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak, tidak otomatis melahirkan pemimpin dengan kualitas terbaik. Karena itu, analisis terhadap hasil pemilu semestinya tidak berhenti pada legitimasi prosedural, tetapi juga menguji berbagai faktor yang membentuk pilihan politik masyarakat.
Jebakan Realisme Politik
Keputusan pemilih umumnya dipengaruhi tiga variabel realisme politik: popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Ketiga variabel ini penting karena menentukan peluang kemenangan, tetapi bukan ukuran kualitas kepemimpinan. Ketiganya dapat dibangun dan direkayasa melalui proyek pencitraan dan pembentukan opini publik, serta sangat dipengaruhi kekuatan modal, media, dan industri survei. Akibatnya, figur yang paling kompeten belum tentu menjadi kandidat yang paling berpeluang menang.
Kualitas buruk pilihan politik juga dipengaruhi banyak faktor. Ia merupakan hasil interaksi berbagai hal, mulai dari politik berbiaya tinggi, praktik politik uang, lemahnya kelembagaan partai politik, rendahnya literasi politik masyarakat, hingga faktor psikologis dan sosiologis yang memengaruhi perilaku pemilih. Dalam situasi seperti itu, preferensi politik warga lebih banyak dibentuk oleh persepsi yang “direkayasa” daripada penilaian yang bertumpu pada kapasitas dan rekam jejak calon pemimpin.
Kecelakaan politik elektoral tidak semata-mata dapat dilekatkan pada rendahnya literasi politik warga “biasa”. Media massa, masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset, dan kelompok kelas menengah lainnya yang semestinya menjadi agen pendidikan politik kerap gagal menjalankan fungsi kritisnya. Sebagian terkooptasi kepentingan kekuasaan dan modal, sementara sebagian lainnya larut dalam politik identitas dan pencitraan. Bahkan, kepakaran teknokratis tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman literasi politik apabila tidak dibangun di atas tradisi berpikir kritis dan independen.
Melampaui Realisme Politik
Di sinilah pentingnya menghadirkan dimensi idealisme politik sebagai pelengkap realisme politik. Meminjam kerangka analisis ekonomi politik, selain popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, publik perlu memahami dua aspek lain: kebutuhan politik (political desirability) dan kredibilitas politik (political credibility).
Kebutuhan politik mengajukan pertanyaan: persoalan apa yang paling mendesak dihadapi bangsa, dan tipe kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya? Jika persoalan bangsa berakar pada ketimpangan struktural, menguatnya oligarki dan korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kualitas demokrasi, maka yang dibutuhkan bukan semata-mata pemimpin dengan kemampuan teknokratis, melainkan pemimpin yang memiliki visi perubahan, keberanian politik, dan komitmen moral untuk melakukan pembenahan kelembagaan.
Sementara itu, kredibilitas politik menuntut penilaian atas rekam jejak, konsistensi sikap, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta lingkungan politik yang mengelilingi seorang calon. Sulit mengharapkan perubahan mendasar apabila seorang pemimpin memiliki rekam jejak problematik atau bergantung pada jejaring oligarki dan pemburu rente yang justru menjadi bagian dari persoalan.
Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menilai pemimpin secara lebih utuh. Popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas tetap penting sebagai instrumen untuk memenangkan kompetisi politik, tetapi tidak boleh dijadikan tujuan sekaligus ukuran kualitas kepemimpinan.
Realisme politik menjelaskan siapa yang berpeluang menang; idealisme politik menguji apakah ia memang layak memimpin.
Jokowi dan Harga Sebuah Pilihan
Fenomena Jokowi dapat dibaca dalam konteks tersebut. Kemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019 dipahami oleh sebagian kalangan sebagai bukti bahwa ia merupakan pilihan terbaik bangsa. Padahal, Jokowi tidak berbekal “atribut presidensial” yang memadai. Sebelum menjabat presiden, informasi mengenai rekam jejak pemikiran dan visi politiknya, dan keberaniannya menghadapi oligarki sangat terbatas. Pengalaman memimpin Kota Surakarta, ditambah kurang dari separuh masa jabatan memimpin Ibu Kota Jakarta, meskipun penting, jauh dari cukup untuk menilai kapasitasnya memimpin Indonesia dengan skala dan kompleksitas persoalan multidimensi yang sangat besar.
Catatan terhadap pemerintahannya mengonfirmasi hal tersebut. Kemunduran demokrasi, stagnasi pembangunan manusia, melambannya penurunan kemiskinan, menguatnya oligarki, meluasnya politik uang, dan merajalelanya KKN menjadi bagian dari cerita kelam kekuasaan Jokowi. Kondisi yang sama terlihat dengan melemahnya penegakan hukum, terkoyaknya kohesi sosial, serta menurunnya independensi sejumlah lembaga negara.
Puncak pembusukan politik (political decay) era Jokowi tercermin dalam rekayasa “tafsir” konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, putra sulungnya, sebagai wakil presiden—sebuah peristiwa yang menabrak batas antara kekuasaan, kepentingan keluarga, dan prinsip konstitusionalisme.
Daya rusak dari pilihan politik itu pun tidak berhenti ketika masa jabatan Jokowi berakhir. Residu kekuasaannya masih terasa melalui bertahannya konfigurasi politik, jejaring oligarkis, serta sejumlah kebijakan dan praktik kelembagaan yang terbentuk sejak ia berkuasa. Salah memilih pemimpin bukan sekadar kekeliruan politik jangka pendek, tetapi dapat meninggalkan kerusakan sistemik dengan dampak yang jauh melampaui masa kekuasaannya.
Dus, demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemenang pemilu. Demokrasi yang berkualitas harus mampu menghasilkan pemimpin sesuai kebutuhan objektif bangsa serta memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk mewujudkannya. Keseimbangan antara realisme dan idealisme politik menjadi penting agar demokrasi tidak sekadar menentukan siapa yang menang, tetapi juga memungkinkan masyarakat menilai siapa yang paling layak memimpin.
Komentar